Upaya Shinzo Abe Meningkatkan Status Wanita di Jepang

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, mengatakan pada hari senin saat ia sedang mengunjungi Cambridge, bahwa pemerintahannya kini sedang mencoba untuk meningkatkan status wanita di Negaranya disamping itu ia juga berusaha untuk melindungi hak-hak perempuan di kancah internasional. Abe berbicara dalam kunjungan singkatnya ke Universitas Harvard, tidak lupa ia menyampaikan belasungkawa untuk Nepal, ia menambahkan bahwa Jepang telah mengerahkan unit bantuan darurat dan mendukung pemulihan Nepal.

Abe berencanan menemui Presiden Amerika Barrack Obama dan Kongres sebagai bagaian dari perjalanannya ke Amerika selama seminggu yang dimulai di Boston, Berfokus sebagaian besar pada usaha untuk menarik Jepang keluar dari deflasi berkepanjangan.


“saya tidak takut untuk maju, karena sudah tertanam pada orang-orang Jepang sebuah keinginan yang kuat dan berkembang untuk mengejar reformasi”, seperti yang dikatakan Abe. “peran saya adalah memimpin sebuah bangsa dan meyakinkan bahwa mereka bisa melakukannya”.

Abe juga menekankan bahwa “lebih kuat dan lebih dapat diandalkan” Jepang penting bagi kepentingan Amerika, saat Abe mengatakan tentang reformasi ekonomi dan pemerintahan seperti mendorong lebih banyak investasi asing dan partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan politik di Jepang.

Namun satu hal yang menonjol saat sesi tanya jawab, ketika mahasiswa Harvard bertanya, mengapa Perdana Menteri terus menyangkal peranan Jepang dalam membuat sistem prostitusi selama perang dunia kedua. Abe menjawab, Jepang telah melakukan berbagai macam usaha untuk menyediakan ketenangan yang nyata bagi para korban, tanpa menjelaskan lebih jauh.

Dia juga mengatakan bangsa ini mengambil peran utama dalam hak asasi perempuan internasional, memberikan jutaan dolar untuk upaya PBB di arena itu. “aku sakit hati ketika memikirkan orang-orang yang menjadi korban human trafficking dan yang menjadi sasaran rasa sakit dan penderitaan yang tidak terukur”, seperti yang dikatakan Abe, ia menambahkan “kami telah sangat tegas menetapkan, bahwa di abad 21 hak asasi perempuan tidak boleh dilanggar”.


(ADP)