Unjuk Rasa 25.000 Orang Menolak RUU Baru di Tokyo


Puluhan ribu warga Jepang turun ke jalanan pada hari minggu (14/6) sebagai protes untuk rencana Perdana Menteri Shinzo Abe yang berencana untuk meningkatkan peran dan ruang lingkup militer di Negara pasifis. Unjuk rasa dan protes tersebut dilakukan disekitar National Diet Building Tokyo sebagaimana Perdana Menteri nasionalis tersebut mencoba untuk mendorong melalui parlemen serangkaian perubahan undang-undang yang kontroversial.

RUU tersebut merupakan proyek yang dijalankan oleh Shinzo Abe, yang beberapa waktu lalu mengatakan Jepang dengan SDF-nya tidak lagi dapat menghindar dari tanggung jawab menjaga stabilitas regional, dan harus melangkah di bawah payung keamanan yang disediakan Amerika Serikat. Rencana undang-undang yang diajukan akan memperluas kewenangan angkatan bersenjata Jepang. hal tersebut akan memungkinkan mereka (SDF) ikut dalam pertempuran untuk melindungi sekutu atau disebut “collective defense” , yang mana hal tersebut sesuatu yang dilarang ketat oleh pembacaan konstitusi pasifis (perdamaian) Jepang.



Penentang RUU menuduh Abe mencoba untuk memindahkan Jepang dari pasifisme, sementara tiga cendekiawan dipanggil ke gedung Diet (parlemen) bulan ini memberikan kesaksian bahwa rancangan tersebut inkonstitusional. Konstitusi Jepang yang diberlakukan oleh AS sebagai pemegang kekuatan pada masa setelah Perang Dunia II, namun Pasal Sembilan yang berisi penyangkalan untuk perang dielu-elukan oleh banyak orang,seperti banner yang dibawa oleh 25.000 pengunjuk rasa bertuliskan “Don’t Destroy Article Nine”.

Legislasi, yang akan merombak 10 undang-undang berkaitan dengan keamanan dan membuat yang baru, juga akan membuka jalan bagi militer untuk berangkat ke luar negeri dalam misi non-tempur seperti bantuan bencana atau misi penjaga perdamaian PBB. Revisi tersebut meliputi dihapusnya hambatan secara geografis untuk dukungan logistik bagi pasukan sekutau dalam "situasi yang secara signifikan akan mempengaruhi keamanan Jepang". Mereka juga mengatakan Jepang bisa membela sekutu "dalam situasi di mana ada risiko jelas bahwa keberadaan Jepang terancam dan hak-hak rakyatnya ... dikompromikan melalui serangan terhadap negara yang memiliki hubungan dekat dengan Jepang".





foto: japantoday

(ADP)