Demonstrasi Terbesar di Jepang Menentang RUU Keamanan Nasional

Pada minggu 30 September kemarin, sekitar 120.000 orang demonstran memenuhi jalan-jalan disekitar gedung Pemerintahan pusat Jepang yang terletak di Tokyo, untuk memprotes undang-undang keamanan baru yang nampaknya akan menjadi hukum pada bulan September. Demonstran yang berasal dari seluruh lapisan elemen masyarakat, mulai dari anak-anak hingga yang sudah lanjut usia, membawa plakat atribut dan menyerukan slogan-slogan menentang Perdana Menteri Shinzo Abe dan rencana perubahan undang-undang yang akan dilakukan olehnya.

Seruan dan teriakan “Tidak, untuk UU Perang”, “Batalkan RUU Militer Sekarang”, sampai “Abe, Berhenti” dilakukan oleh para demonstran di salah satu demonstrasi terbesar Jepang melawan Pemerintahan di periode musim panas tahun ini. tangisan mereka menentang serangkaian rancangan undang-undang yang akan memperluas peran militer dibawah reinterpretasi konstitusi negara yang mengutuk perang. selain masyarakat umum, terdapat diantaranya seorang musisi Ryuichi Sakamoto dan pimpinan dari partai oposisi Katsuya Okada dari Partai Demokrasi Jepang.

Di Jepang, di mana orang pada umumnya tidak mengekspresikan pandangan politik di masyarakat, aksi unjuk rasa tersebut sebagian besar telah menurun sejak sering terjadi protes dengan kekerasan yang dilakukan mahasiswa di awal 1960-an. Protes anti-nuklir setelah bencana Fukushima 2011 juga berangsur menghilang. Namun kini Sebuah kelompok yang disebut ‘Mothers Against War’ yang dimulai pada bulan Juli dan memperoleh pendukung cepat melalui Facebook mengumpulkan hampir 20.000 tanda tangan dari orang yang menentang rancangan undang-undang, yang mana wakil mereka mencoba dan gagal untuk dapat masuk ke kantor Perdana Menteri jumat akhir pekan lalu.

Rancangan undang-undan akan memungkinkan Self Defense Force terlibat dalam pertempuran untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II dalam kasus "pertahanan kolektif," ketika sekutu Jepang seperti AS diserang, tapi Jepang sendiri tidak diserang. Majelis tinggi saat ini sedang memperdebatkan RUU tersebut, dan diperkirakan akan menyetujuinya pada bulan depan. Namun, jika tidak undang-undang tersebut akan dikirim kembali ke tingkat yang lebih rendah untuk dilakukan voting kedua yang jika disahkan akan menjadi hukum.

RUU didasarkan pada keputusan Kabinet Abe untuk mengubah penafsiran konstitusi Jepang, yang disusun dengan menempati militer AS setelah Perang Dunia II, dan bukan konstitusi itu sendiri, yang melarang negara itu menggunakan SDF untuk tujuan selain membela diri sendiri.



(ADP)